MENGAPA PAJAK HARUS DI NAIKAN TERUS PAK PRESIDEN?

Mengapa jalan Pajak Jadi Pilihan? 

Pemilu di negeri ini sering kali di namakan sebagai pesta rakyat, pesta demokrasi rakyat. 

Walaupun berbiaya tinggi,dan menggunakan dana APBN, pesta ini, tetap saja di namakan pesta rakyat.  Saya yakin sampai saat ini masih banyak rakyat yg tidak paham  dan tidak mengerti dengan pemilu dimaknai sebagai pesta rakyat ini. 

Bersyukur nya, walau tanpa paham, mereka masih berharap bahwa pemimpin yang terpilih, melalui "pesta rakyat" mampu mengelola sumber daya alam (SDA) negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Sayangnya, realitas yang terjadi justru sering kali berbanding terbalik. 

Alih-alih mengelola kekayaan alam dengan optimal, mereka lebih sering memilih jalan instan yaitu menaikkan pajak rakyat nya. Mengapa jalan ini yang di pilih? 

Jalan Instan yang memberatkan. 

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai dari 10% di era presiden-presiden sebelumnya menjadi 11% di masa Presiden ke-7, dan

rencana kenaikan menjadi 12% di awal tahun 2025 di era Presiden ke-8,

mencerminkan pola pikir fiskal yang mengandalkan rakyat sebagai sasaran empuk, dan sumber utama pendapatan negara. 

Kebijakan ini menimbulkan beban besar bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang sudah sejak lama terhimpit oleh biaya hidup tinggi.

Bukankah lebih logis jika pemimpin yang dipilih rakyat dengan biaya dari rakyat, bekerja keras untuk mengoptimalkan pengelolaan SDA untuk kepentingan kesejahteraan rakyat?

 Negara ini kaya raya: cadangan minyak, gas, tambang, perkebunan, dan hutan nya bisa menjadi modal luar biasa untuk membiayai pembangunan  negeri ini. 

Namun, potensi yg amat besar ini, sering kali tak tergarap optimal karena berbagai alasan

(mulai dari korupsi, kontrak merugikan dengan pihak asing, hingga kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.) 

SDA YANG TERABAIKAN?

kumparan

Ada beberapa alasan mengapa SDA sering kali dikesampingkan sebagai solusi:

Kontrak SDA yang Merugikan: Banyak kekayaan alam kita dikuasai oleh investor asing melalui kontrak jangka panjang yang tidak adil. Akibatnya, negara hanya menerima sebagian kecil dari hasilnya, sementara keuntungan besar mengalir keluar.

Korupsi Sistemik: Pengelolaan SDA sering kali menjadi sarang korupsi. Proyek tambang, hutan, hingga energi dikuasai oleh segelintir elite, membuat manfaatnya tidak pernah benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat 

Ketergantungan pada Pajak: Pajak dianggap solusi paling mudah untuk menutup defisit anggaran, meski dampaknya langsung dirasakan rakyat.

Solusi yang Terlupakan

Kita sering mendengar bahwa pengelolaan SDA memerlukan waktu lama dan investasi besar, sementara pajak memberikan hasil instan. Namun, ini adalah alasan yang tidak mencerminkan visi jangka panjang seorang pemimpin.

Jika dikelola dengan benar, SDA tidak hanya menciptakan pendapatan negara tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penguatan Tata Kelola SDA: Pemerintah harus memastikan kontrak SDA berpihak pada kepentingan nasional. Jika perlu, re-negosiasi kontrak-kontrak lama yang merugikan negara.

Investasi dalam Teknologi dan Infrastruktur: SDA harus diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Ini menciptakan lapangan kerja dan mendukung industri lokal.

Reformasi Pajak yang Berkeadilan: Pajak progresif yang lebih tinggi bagi kelompok kaya dapat menggantikan beban yang selama ini ditanggung kelompok miskin.

Pemberantasan Korupsi di Sektor SDA: Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA adalah kunci untuk memastikan hasilnya digunakan untuk kepentingan rakyat.

Janji yang Dilupakan

Biaya tinggi pemilu seharusnya membuahkan pemimpin yang berani membuat keputusan besar untuk rakyatnya, bukan sekadar memungut pajak lebih tinggi. 

Rakyat memilih pemimpin untuk melindungi dan memanfaatkan SDA bagi kesejahteraan mereka, bukan untuk menjadikannya sekadar angka citra dan statistik belaka.

radio idola Semarang

Peningkatan PPN adalah potret ironis dari pemerintahan yang lebih memilih solusi instan ketimbang menggali potensi besar yang dimiliki negara. 

Ketika SDA tidak menjadi prioritas, maka pasti dan tentu, beban pembangunan jatuh ke pundak rakyat yang sudah semakin terhimpit.

Pemimpin sejati adalah mereka yang berani memilih jalan terjal Demi manfaat jangka panjang, bukan mereka yang terus memburu pajak rakyat untuk menutupi kelemahan diri dalam pengelolaan negara. 

Akankah masyarakat terus pasrah menerima kebijakan yang tak memihak, atau sudah saatnya kita bersuara lantang menuntut perubahan yang lebih adil dan bermartabat?" 

Pak J