TATA KELOLA PEMERINTAHAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Dari buku  Pararaton dan Negara Kretagama di ketahui, bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit, sudah teratur dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Konsep-konsep politik ini, menyatu dengan konsep jagat raya, yang melahirkan pandangan cosmoginos. (SEBUAH PANDANGAN YANG MENGANGGAP BAHWA RAJA ADALAH PENJELMAAN DEWA TERTINGGI)
Majapahit sebagai sebuah kerajaan, mencerminkan doktrin tersebut, kekuasaan yang bersifat teotorial dan desentralisasi dengan birokrasi yang terinci. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan Dewa tertinggi, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki Puncak hierarki kerajaan.
Adapun, wilayah tinggal para dewa lokapala, terletak di empat penjuru mata angin. Untuk terlaksananya kekuasaan, raja dibantu oleh sejumlah pembantu yang tidak lain adalah para penjaba-penjabat birokrasi kerajaan. 

Dalam susunan birokrasi yang demikian ini, membuat kedudukan seseorang berdasar kedekatan mereka pada sang raja. Semakin dekat hubungan seseorang, dengan raja, maka akan semakin tinggi pula, kedudukannya dalam birokrasi kerajaan.
Sesuai isi kitab nagara kretagama diberitakan bahwa, hubungan negara dengan Desa, begitu rapat dan "dekat", sehingga hal ini sering kali digambarkan, seperti singa dengan hutan, jika Desa rusak negara akan kekurangan bahan makanan. Hal ini di sampaikan dalam sebuah pengumumnan raja dalam bahasa kawi kuno
: "Apan ikang pura len.
Swawisaya kadi singa lawan sahana.
Yan rusak thani milwang akurang upajiwa tiang negara.
Yan Taya bhrtya katon, waya nika paranusa tekan ngreweka.
Hetu nikan pada raksan, apageha lakih pahala ning mawuwus".
Yang artinya, adalah negara dan desa, bersatu rapat, seperti singa dan hutan. Jika desa rusak, negara akan kekurangan bahan makanan. kalau tidak ada tentara, negara lain mudah menyerang kita. karenanya, peliharalah keduanya, itu perintah saya.
Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit, dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah, adalah : Raja-raja atau kuma raja atau raja muda. Rakryan mahamatrikatrini, Rakryan materi pakirakiran dan dharmadyaksa. 

Raja adalah pemegang otoritas tertinggi.
 
Baik dalam kebijakan politik maupun istana lainnya. Kedudukannya diperoleh dari hak waris, yang telah digariskan secara turun temurun.

Di samping Raja, ada kelompok, yang disebut sebagai Batara Sapta Prabu. Yaitu semacam Dewan Pertimbangan Agung, dalam negara dan agama. Dewan ini, disebut parfun Narendra, yang beranggotakan 9 orang. sedangkan dalam kidung sundayana, disebut Sapta raja.

Pada masa Raja Diyah Hayam Wuruk, mereka yang menduduki jabatan tersebut, diantaranya adalah:
 Raja Hayam Wuruk, kertawardhana atau ayah sang raja, Tribuana Tunggadewi atau Ibu suri rajadewi, maharajasa atau bibi sang Raja.
 
Wijaya Rajasa atau Paman sang raja. Raja sadu iteswari atau adik sang  raja. Rajasaduwited atau adik sepupu sang raja. Singaraja atau suami Rajasa duit estuari dan rajasawardhana atau suami Raja saduwi. Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota. Dari berbagai prasasti dan informasi dari Nagarakretagama diketahui, bahwa para putra mahkota sebelum diangkat menjadi raja, pada umumnya, diberi kedudukan sebagai raja muda.

 Pengangkatan tersebut dimaksud sebagai pengakuan, bahwa Raja yang sedang memerintah, akan menyerahkan hak atas tahta kerajaan kepada orang yang diangkat, sebagai raja muda.

Misalnya Jayanegara Sebelum menjadi raja, terlebih dahulu berkedudukan sebagai raja Kumara di Daha. Hayam Wuruk sebelum naik tahta, menjadi raja Majapahit, terlebih dahulu berkedudukan sebagai rajakumara di kabalan.
Jayanegara dinobatkan sebagai raja muda di Kadiri, pada tahun 1295.
Jika yang bersangkutan telah mencapai usia dewasa, atau jika raja yang sedang memerintah mangkat. maka mereka yang akan menggntikan sang Raja.
Raja muda, Majapahit yang pertama, ialah Jayanegara. Raja muda yang kedua adalah Dyah Hayam Wuruk, yang dinobatkan di Kahuripan atau jiwana.

Pengangkatan raja muda tidak bergantung, pada tingkatan usia. Baik Raja Jayanegara maupun Hayam Wuruk, masih kanak-kanak, waktu diangkat menjadi raja muda.
Sementara pemerintahan di negara bawahan yang bersangkutan, dijalankan oleh Patih dan Menteri.
 Jabatan ini, merupakan jabatan yang telah ada sebelumnya. sejak zaman Mataram Kuno, yakni pada masa pemerintahan Rakai kayuwangi. Jabatan ini tetap ada, hingga masa Majapahit.
Penjabat penjabat ini terdiri dari 3 orang, yang mahamantri I Hino. rakryan, mahamantri I halu. Dan rakyan mahamantri I Sirikan.
Ketiga pejabat ini, mempunyai kedudukan penting setelah raja. Dan dalam menjalankan tugas, mereka menerima perintah langsung dari sang raja. Namun demikian, mereka bukanlah pelaksana pelaksana dari pemerintah Raja. Titah tersebut kemudian disampaikan kepada pejabat-pejabat lain yang ada di bawahnya.

Diantara ketiga penjabat itu, rakyan mahamantri I Hino-lah yang terpenting dan tertinggi. yang mempunyai hubungan yang paling dekat dengan raja. Sehingga berhak mengeluarkan piagam atau Prasasti.

Oleh sebab itu banyak para ahli yang menduga, jabatan ini dipegang oleh putra mahkota. Jabatan ini berfungsi spt dewan menteri.
Atau badan pelaksana pemerintahan.
Biasanya terdiri dr 5 rakiyan.
Atau tanda rakyan. yakni, rakyaan Mahapatih atau Patih amangkubumi.
 Rakryan Temanggung atau Panglima kerajaan. Rakryan demung atau kepala rumah tangga kerajaan. rakyaan Rangga atau pembantu Panglima, dan Rakryan kanuruhan atau penghubung, dan tugas-tugas upacara . 

Para tanda rakryan ini, dalam susunan pemerintahan Majapahit, sering disebut Sang Pancari wilwatikta atau mantri amancanegara.

Dalam berbagai sumber, urutan jabatan ini, tidaklah selalu sama. Namun jabatan rakyan Mahapatih atau Patih amangkubumi adalah, yang tertinggi. Yakni semacam perdana menteri atau menteri Mukia.  Untuk membedakan dengan jabatan patih yang ada di negara daerah atau provinsi yang biasanya disebut mapatih atau rakyan mapatih, Dalam nagarakretagama jabatan Patih amangkubumi dikenal  dengan sebutan apatih ringtikta Wilwatika.di tulis oleh pak J