Korupsi Pendidikan: Dari Kepala Dinas hingga Menteri
Ruang ide 2025Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur jadi tersangka korupsi dana SMK ratusan miliar. Bagi sebagian masyarakat awam? Mungkin mereka akan berpikir :“ya sudah biasa itu, kan sering dengar tidak kali ini saja”. Tapi serius,ini Bro… bukan hanya yang ratusan miliar! bahkan yang ratusan triliun, mereka banyak yang aman dan tetap aman-aman saja.
Dan itu bukan cuma di level provinsi lo...,-mantan Menteri Pendidikan pun terseret kasus korupsi, walau obyek korupsinya berbeda. Nah, kalau stake holder dan pengelola pendidikan sudah menghalalkan segala cara untuk tujuan hanya demi uang, maka jangan kaget kalau para siswapun meniru menghalalkan segala cara : Ngerpek, nyontek, dan sejenisnya hanya memburu, mendapatkan dan demi angka-angka yang sering di sebut dengan "nilai".
| eks kadindik jatim .foto dari Kompas.com |
Mereka sudah menerima contoh melalui media bahwa hasil bisa dicapai tanpa proses. Dan kelak, jangan heran kalau sebagian dari mereka jadi calon koruptor, karena sejak di bangku sekolah sudah diberikan contoh moral yang salah, oleh seseorang yang seharusnya jadi panutan dan contoh bagi kehidupan nya.
Ingat: menjadi pemimpin itu tidak hanya sebatas mengatakan kebenaran dan kebaikan, tetapi juga melakukan kebaikan dan kebenaran yang menghasilkan kejujuran. Nilai yang lahir dari kepemimpinan yang jujur akan menular ke generasi berikutnya, bukan menjadi contoh skandal yang memalukan masyarakat dan bangsa."
Dan kasus ini ibarat gunung es. Yang tampak di permukaan sedikit, tapi bagian bawahnya? Masih mengancam dan siap menenggelamkan semuanya.
SMK Bergabung ke Provinsi: Siapa yang Dirugikan?
Sejak 2017, SMK dan SMA ‘dipaksa’ diambil alih oleh provinsi. Sejak itu, keresahan para guru tidak lagi sekadar bisik-bisik; tunjangan yang seharusnya mereka terima dari kabupaten atau kota hilang begitu saja. SMK dan SMA berada di bawah provinsi, tetapi kompensasinya masih ngambang tak menentu. Banyak guru memilih diam, tak berani protes. Apakah karena takut, ataukah sudah lelah dan pasrah menghadapi sistem yang jelas-jelas tidak memihak ini?
Kini saatnya mendorong koreksi kebijakan: kembalikan SMK ke kabupaten, atau perbaiki sistem provinsi dan pulihkan hak-hak guru yang dirampas. Bayangkan, ratusan milyar yang semestinya menjadi hak pendidik, jika tidak dikorupsi oleh segelintir pimpinan jahat, akan menjadi "prasasti" nyata bagi generasi berikutnya bahwa provinsi mampu mengayomi dan berpihak pada guru-bukan menjadi catatan memalukan yang akibatnya harus ditanggung masyarakat dan bangsa..
boleh di lihat : rasa-aman-yang-menipu-nasehat-untuk.html
aku bingung........sumpah bingung
Jika pemimpin mempermainkan uang rakyat, siswa pun ikut terjebak mempermainkan angka yang disebut nilai. Nilai hanyalah angka; proses belajar disamakan dengan formalitas semata. Akibatnya, moral generasi pun ikut terseret arus. Kep an kita pun ikut terseret.
Maka, marilah kita dorong transparansi, tegakkan hak guru, dan ingatkan semua: pendidikan yang jujur lahir dari pemimpin yang jujur.
Pak J

